Jakarta , Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak dan kohesi sosial dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Mengingat kompleksitas dari masalah ini, peran semua pihak dianggap krusial dalam penanganannya. "Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," kata Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, di Jakarta pada Rabu (13/11).
Andhika menegaskan bahwa kerja sama kolektif sejalan dengan semboyan yang digaungkan Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, S.I.K., M.H., yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan". Menurutnya, hal ini menggarisbawahi pentingnya semangat ikhlas dalam kolaborasi semua pihak dalam penanggulangan terorisme.
BNPT telah mengimplementasikan komitmen kolaborasi ini melalui program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Program ini melibatkan pendekatan “whole government” dan “whole society”, yang bertujuan menggerakkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat kohesi sosial.
Pada RAN PE Fase Kedua (2025-2029), BNPT akan semakin memperkuat aspek kohesi sosial. Kami yakin dengan kohesi sosial, masyarakat akan kuat dan tidak mudah terjerumus ke dalam terorisme, menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap ideologi kekerasan.
Mohammad Hasan Ansori, Ph.D., Direktur Eksekutif The Habibie Center, turut mendukung program kolaborasi ini. Menurutnya, terorisme adalah persoalan yang inklusif, bukan eksklusif, karena dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. "Persoalan terorisme bukan eksklusif tapi inklusif karena semua lapisan masyarakat terkena dampaknya, untuk itu kolaborasi bersama dan peningkatan kohesi sosial sangat penting untuk dilakukan," ucapnya.
Ansori juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan kohesi sosial dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurutnya, masyarakat yang kohesif merupakan prasyarat utama menuju masyarakat demokratis yang kuat. Prinsip demokrasi erat hubungannya dengan kolaborasi dan kohesi sosial.
Dengan pendekatan ini, BNPT berharap mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis, serta memperkuat demokrasi melalui keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.
