Terjaring OTT, Oknum Kepala Sekolah SMKN Kota Solok ini…..

oleh -0 views

Solok, Sumbartoday.com
Diduga melakukan pungutan liar,  seorang oknum kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Solok,  berinisial AH, diciduk jajaran Polres Solok Kota pada  operasi tangkap tangan  (OTT), Rabu (05/09)

Menurut keterangan Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, didampingi Wakapolres Kompol Sumintak, Kasat Reskrim AKP Zamri Elfino menjelaskan bahwa OTT dilakukan setelah mendapat informasi bahwa banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa keberatan atas iuran pendidikan yang ditetapkan kepada siswa.

“Bagi siswa mampu dipungut sebesar Rp1.920.000 per tahun atau Rp160.000 per bulan sementara bagi yang tidak mampu harus membayar sebesar Rp1.200.000 per tahun atau Rp100.000 per bulan. Iuran tidaklah suka rela, namun dijadikan wajib oleh tersangka yang kemudian dijadikan sebagai syarat untuk mengambil Surat Keterangan Lulus/SKL (ijazah sementara) bagi siswa kelas XII. Jika iuran tersebut tidak dilunasi makan siswa tidak dapat mengikuti Ujian Nasional dan tidak bisa mendapatkan Surat Keterangan Lulus,” jelas Kapolres saat menggelar jumpa pers di Mapolres Solok Kota, Rabu (05/9)

Kapolresa juga menjelaskan bahwa saat dilakukan OTT, ada dua orang siswa yang membayar langsung kepada guru secara tunai, dan ada juga yang menyerahkan bukti transfer pembayaran pungutan ke rekening komite sekolah.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa total pungutan pendidikan yang telah diterima oleh pihak sekolah adalah sebesar Rp911.342.279. Dari total pungutan ini, yang sudah digunakan oleh pihak sekolah adalah sebesar Rp. 692.003.756 dan yang belum digunakan adalah sebesar Rp219.338.523(disita),” tuturnya.

Ia juga menerangkan bahwa modus yang digunakan pihak sekolah adalah dengan cara, penetapan dalam rapat komite, seolah-olah sudah disepakati oleh orang tua dan wali murid. Padahal komplain dari orang tua pada saat rapat diabaikan, tidak semua orang tua murid hadir dan komunikasi dalam rapat cenderung satu arah serta tidak ditemukan keterangan atau bukti yang menunjukkan kesukarelaan dari orang tua murid bahkan saat dilakukan pemeriksaan, orang tua murid semuanya merasa keberatan.

“Agar berlindung dari hukum, tersangka berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 31 Tahun 2018 Tanggal 5 Juni 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, yang memperbolehkan komite sekolah untuk menggalang dana dalam bentuk sumbangan dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik, namun mengabaikan batasan-batasan sumbangan sifatnya sukarela,” terang Kapolres.

– Rudi Andesta –

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *