Tak Kunjung Dibayar, Forkompi Mentawai Gelar Aksi Demo

oleh -378 views

Mentawai, Sumbartoday.com
Merasa tidak mendapat keadilan akan hak-haknya yang tidak dibayarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Konstruksi (Forkompi) Mentawai, lakukan aksi demo di halaman kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat, Selasa (8/1)

Menurut Ketua Forkompi Mentawai, Simon Lajira, bahwa pihaknya menuntut agar Pemkab Mentawai untuk dapat membayarkan sisa kegiatan proyek dari APBD 2018 sekira Rp15 miliar, dan 2017 sekira Rp 5 miliar.

“Sesuai dengan kontrak perjanjian, jika pekerjaan sudah selesai di PHO (Provisional Hand Over atau Serah Terima Pertama/red), 14 hari sesudah proses harus dibayarkan pada rekanan. Jadi 18 Desember 2018 lalu, pihak pemkab harus membayarkannya kepada kami. Namun hingga akhir tahun sampai saat ini, kami tidak mendapat satupun kejelasan,” terangnya kepada media.

Simon juga menegaskan bahwa hingga 31 Januari 2019 mendatang tidak juga mendapat kepastian, maka pihaknya akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi.

“Tentunya kami dan rekan-rekan tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini, namun jika masalah ini tidak kunjung mendapat kejelasan hingga 31 Januari mendatang, maka kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak, agar pemkab Mentawai lebih berhati-hati dalam menyediakan dana untuk melaksanakan kegiatan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mentawai, Rinaldi mengatakan bahwa kondisi kesediaan dana yang tidak memadai menjadi kendala saat membayarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)  dari SKPD pada 2018 lalu. Menurutnya ada miskomunikasi dari para kontraktor dengan pihak pemda terkait pembayaran tersebut.

“Pada 31 Desember 2018 lalu, kita sudah memanggil 8 kepala OPD, agar menyampaikan kepada rekan-rekan kontraktor bahwa kegiatan 2018 yang telah di PHO akan dibayarkan pada 2019, sebab Pembayaran sisa anggaran kegiatan 2018 sudah pada tahap proses penyiapan administrasi sejak 2 Januari 2019 hingga saat ini. Rencananya, akan kita bayarkan pada pertengahan Januari ini,“ ucap  Rinaldi yang ditemui matasumbar.com disela-sela aksi.

Ia juga menjelaskan bahwa pembayaran kegiatan 2017 yang dilanjutkan pada 2018 perlu melewati tahapan pembayaran sesuai legalitas yakni melalui audit inspektorat atau pengadilan.

“Kegiatan 2017 yang belum rampung dan belum dibayar, dilanjutkan pada 2018. Sesuai kesepakatan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melalui DPRD Mentawai sudah dianggarkan dan tertera pada APBD Mentawai 2019,” tutupnya.

– Budi Adrian –

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *