Tak Kunjung Diangkat CPNS, Ratusan Honorer Datangi Bupati Tanah Datar

oleh

Tanah Datar, Sumbartoday.com
Berharap mendapat prioritas dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ratusan tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, lakukan aksi demo kantor Bupati kawasan Pagaruyung. Kamis (20/09)

Menurut Agusrimayanto, Ketua Forum K2 yang mempimpinaksi demo tersebut menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan 8 point tuntutan kepada Bupati  Tanah Datar yang Hardiman selaku Sekda, agar pemerintah daerah dan instansi terkait, mengakui keberadaan tenaga honorer K2 Kabupaten Tanah Datar yang telah mengabdi sejak tahun 2004 yang lalu.

“Kami meminta Bupati, kiranya dapat membedakan antara honorer K2  dengan tenaga honorer non kategori, disamping itu menuntut kepada pemerintah dan DPRD agar memprioritaskan honorer K2 untuk diusulkan kepada pemerintah pusat  diangkat menjadi PNS. Kita juga menuntut pemerintah daerah dan pejabat terkait untuk memberikan dana transportasi sesuai dengan UMR yang berlaku di Sumatera Barat dan memberikan teguran serta  sanksi kepada kepala sekolah yang semena-mena terhadap honorer K2 . Kami juga menegaskan agar pemda dan instansi terkait agar membedakan hak pembagian dana transportasi honorer K2 dengan non kategori, serta melindungi hak-hak K2 yang telah mengabdi dan membhaktikan diri semenjak tahun 2004 yang lalu,” terang Agus.

Ia juga menjelaskan bahwa jumlah tenaga honorer K2 dikabupaten Tanah Datar sebanyak 217 orang dan sudah mengabdi sebagai tenaga guru honorer sejak tahun 2004. Dengan pengabdian yang begitu tersebut dengan harapan  akan diangkat menjadi PNS.

“Untuk pengangkatan CPNS, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kearah tersebut. Kami berharap Pemerintah daerah dapat memperjuangkan nasib kami ini. “Kami mendidik dan mengajarkan ilmu kepada anak-anak , namun dengan upah Rp. 150 ribu perbulan tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang dibebankankepada kami,” tegas Agus yang didampingi Koordinator lapangan Rahmadanis.

Menyikapi tututan tersebut Bupati Tanah datar yang diwakili Sekdakab Hardiman menegaskan bahwa pengangkatan CPNS ini bukanlah wewenang pemerintah Daerah ,namun dirinya akan menerima aspirasi ini serta akan memusyawarahkannya dengan pimpinan daerah.

“Kita memahami apa yang menjadi tuntutan tenaga honorer ini, Tentunya saja dalam pengangkatan bukan menjadi kewenangan pemeringah daerah, melainkan pemeringah pusat. Namun walaupun demikian, kita akan berusaha mengakomodir keinginan tersebut, mudah-mudahan apa yang menjadi tuntugan para tenaga honorer ini dapat direalisasikan,” jelas Hardiman.

– Fitri Rahayu Loetan –

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *