Rapat dengan Facebook, Ini 4 Catatan Komisi I DPR Terkait Kebocoran Data

oleh

SUMBARTODAY.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak Facebook yang diwakili Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific, Simon Milner dan Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia, Ruben Hattari.

Dari pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini, Selasa (17/4/2018) itu, Komisi I DPR memberikan sejumlah catatan, yakni:

1. Kasus penyalahgunaan data pengguna Facebook perlu diusut tuntas sehingga ke depan tidak terulang lagi penyalahgunaan data yang berpotensi merugikan pengguna di Indonesia. Sehubung hal tersebut, perlu kiranya untuk melakukan audit investigasi atas kasus tersebut.

2. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna Facebook Indonesia merupakan tanggung jawab Facebook, sehingga pengguna Facebook Indonesia terlindungi dengan baik di dunia digital.

3. Model kerjasama antara Facebook dengan pihak ketiga harus mengedepankan perlindungan keamanan dan kerahasiaan data bagi pengguna di Indonesia serta pentingnya memberikan sanksi tegas ketiga yang melakukan pelanggaran perjanjian termasuk penyalahgunaan data pengguna.

4. Penyajian konten Facebook di Indonesia perlu memperhatikan kondisi sosial budaya Indonesia dengan menghilangkan semua konten negatif yang mengandung unsur kebohongan, pornografi, kekerasan, dan hal-hal yang berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, catatan-catatan itu akan menjadi masukan Komisi I DPR RI dalam melakukan Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan mitra Komisi I, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Kita akan panggil Kominfo karena isu ini sudah sangat urgen untuk dibahas. Selama ini ada yang suara untuk mensuspen (Facebook) yang muncul dari masyarakat maupun Parlemen. Nanti kita minta penjelasan Kominfo, langkah apa saja yang tepat kepada Facebook dalam memenuhi janjinya itu,” kata Hanafi.

Sementara itu, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid tak puas dengan jawaban yang disampaikan Facebook. Menurut Meutya, Facebook tidak mencantumkan sanksi kepada pihak ketiga tersebut bila terjadi pelanggaran sehingga dianggap telah melakukan kesalahan yang fatal.

“Perusahaan sebesar Facebook tidak ada aturan dan sanksi kepada pihak ketiga, menurut kami aneh. Biasanya dalam satu aturan itu ada perjanjian dan sanksinya. Ini berarti Facebook belum maksimal melakukan perlindungan data pengguna,” tutur Meutya Hafid.

Sebelumnya, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific, Simon Milner mengklarifikasi tidak adanya perjanjian spesifik antara pihak Facebook dengan Alexander Kogan maupun dengan Camridge Analytica. Perjanjian ini terkait dengan adanya aplikasi bernama ‘thisisyourdigitallife’ yang dikembangkan Alexander Kogan yang dianggap telah mengambil data pengguna Facebook.

Simon menjawab sejumlah permintaan anggota Komisi I DPR untuk memperlihatkan nota perjanjian antara Facebook dengan Alexander Kogan ataupun dengan Camridge Analytica.

“Saya ingin menyampaikan secara spesifik bahwa tidak ada perjanjian atau agreement yang spesifik yang dibuat antara Facebook dan Alexander kogan karena beliau adalah salah satu pengembang atau developer aplikasi,” jelas Simon.

sumber:okezone.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *