Langgar Administrasi, Walhi Sumbar Desak Kemen LH Tindak 10 Pemegang IUP

Category: Daerah, News 143 0
Tambang emas Bombana Sulawesi Tenggara

PADANG, SUMBARTODAY – 10 Izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan luasan yang masuk dalam kawasan hutan pada 10 IUP tersebut seluas + 22.853,24 hektar.

Dari data Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan bulan Mei 2017 terlihat 10 Izin Usaha Pertambangan tersebut dinyatakan 5 IUP berstatus Clean and Clear (CNC) dan 5 IUP lagi berstatus NON CNC.

Luas kawasan hutan yang masuk dalam IUP didapatkan berdasarkan hasil overlay peta kawasan hutan dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-Ii/ 1999 Tentang Penunjukan Hutan Di Provinsi Sumatera Barat dengan Peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 10 IUP tersebut yang masuk dalam kawasan hutan dengan rician hutan lindung 19.782,55 hektar, hutan konservasi 18,32 hektar, hutan produksi 1.083,90 hektar, hutan produksi terbatas 1.969,47 hektar rata rata dari perusahan yang dilaporakan tersebut berstatus operasi produksi dengan izin dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020 dengan komoditi batu bara, biji besi dan emas.

Yoni candra manager advokasi dan kampaye walhi sumatera barat mengatakan, “jika perusahaan tersebut terus melakukan penambangan dan memasuki kawasan hutan tampa izin akan hilangnya beragam tanaman (flora) pada wilayah hutan tersebut serta memperkecil rumah binatang (fauna) yang mengakibatkan populasinya terganggu dan juga rusaknya fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengedali erosi, banjir pemasok oksigen dan pengatur suhu tentunya dampak tersebut akan dialami masyarakat dalam kurung waktu bisa saja lima tahun atau 10 tahun kedepan apalagi sumatera barat merupakan daerah rawan bencana lonsor dan banjir bandang”.

“Pemanfaatkan kawasan hutan tampa izin tersebut juga berpotensi menghilangkan kewajiban untuk memberikan PNBP sektor Kehutanan pada Negara sejumlah Rp. 355.593.792.252,- angka tersebut didapatkan sejak peraturan ditetapkan terhitung semenjak tahun 2010 -2017., seperti apa yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P:68/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.02/2009,” tambah Yoni candra dalam rilis yang diterima Minangkabaunews, Kamis (17/8).

Sementara itu, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rosa Vivien Ratnawati saat menerima laporan mengatakan akan menidaklanjuti laporan walhi sumbar dengan memangil instansi terkait dan akan menijau kelapangan, tijaun lapangan akan kita lakukan segera, paling lambat di awal September 2017.

Pada pertemuan tersebut walhi sumatera barat berdasarkan fakta dan data analisis dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami jelaskan dan seperti yang tertuang dalam UU 23/2014 Tentang pemerintah daerah kami Walhi Sumatera Barat mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan tindakan tegas berupa :

1. Meminta Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan untuk memproses pelanggaran administrasi dan hukum yang dilakukan pemegang IUP yang tetap beroperasi tanpa melakukan upaya mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

2. Mendesak kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Meninjau ulang IUP yang telah dikeluarkan yang berada dalam Kawasan Hutan.

3. Meminta kementrian lingkungan hidup dan kehutanan mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk mencabut izin usaha jika luas izin perusahaan tersebut 50 % berada dalam kawasan hutan tanpa IPPKH.

4. Meminta kementrian lingkungan hidup dan kehutanan mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk Mengurangi luas izin usaha bagi IUP yang berada didalam kawasan hutan tanpa dari total luas izin yang dimiliki perusahaan.

5. Meminta Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan memberikan sanksi ke pemegang IUP yang telah beroperasi dalam kawasan hutan tanpa IPPKH untuk membayar kewajiban keuangan yang seharusnya dibayarkan oleh pemegang IUP yang lokasi usahanya merupakan kawasan hutan.(RI)

Related Articles

Add Comment