Gelapkan Dana Porprov 2012, Adik Kadisparpora Mentawai ini akhirnya…..

oleh
Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Hendri Yahya

SUMBARTODAY.COM, MENTAWAI — Polres Kepulauan Mentawai akhirnya menahan tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) daerah tahun 2012 di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Andry Wino, tersangka dugaan korupsi anggaran Poprov 2012 ini, merupakan adik kandung Kepala Dinas Pariwisata ,Pemuda dan Olahraga  tersebut resmi ditahan Senin, 2 Juli 2018  di Mapolres Mentawai guna  proses penyidikan lebih selanjutnya

Menurut Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Hendri Yahya, bahwa dari hasil proses peyidikan atas perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana Poprov 2012, tersangka telah merugikan uang negara lebih kurang Rp200 juta.

“Dalam peyidikan yang kami lakukan, tersangka diduga kuat melakukan penyalahgunaan dana Porprov  2012 di Disparpora yang penyidikannya baru rampung pada tahun 2017 lalu,” terang Kapolres saat ditemui sumbartoday.com beberapa waktu lalu.

Kapolres juga menegaskan bahwa pada tahun 2017, karena adanya bolak balik berkas P 19 dan P 18 untuk memenuhi kekurangan berkas, maka tahun 2018 ini hasil dari penyelidikan dan audit  BPK ditemukan cukup bukti. Bukti mengarah kepada kerugian negara yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi

“Sesuai petunjuk kejaksaan, berkas peyidikan sudah diyatakan lengkap P 21  , sehingga Andry Wino  ditetapkan sebagai tersangka sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan Poprov 2012. Unsur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi sudah terpenuhi,” sambungnya.

Indikasi dugaan dana Porprov 2012 Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyebabkan kerugian negara itu terjadi penyelewengan anggaran seperti sarana prasarana, peralatan olahraga, penginapan dan lainnya. Di situ ditemukan beberapa hal sesuai hasil audit investigasi BPK langsung.

“Setelah dinyatakan berkas lengkap oleh kejaksaan, pertengahan bulan Juni lalu pihak Polres Mentawai diberikan surat pemberitahuan dari kejaksaan bahwa berkas sudah lengkap. Pada tanggal 1 Juli 2018, pihak Polres diberikan surat P 21 untuk segera mengirimkan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk melaksanakan sidang di pengadilan,” terang Hendri Yahya.

Tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. (DN)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *