Diduga Kerabat Dekat Bupati, Pjs Direktur PDAM Pessel ‘Main Bagak’

oleh

Pesisir Selatan, Sumbartoday.com
Ditunjuk sebagai pejabat sementara (Pjs) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau, menggantikan pejabat lama yang memasuki masa pensiun, Gusdam Yuwelmi, diduga kuat lakukan penyimpangan kebijakan serta bertindak arogan terhadap bawahannya.

Gusdam Yuwelmi, yang saat ini masih menjadi Camat Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ini, sejak diangkat pada 1 Maret 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Pessel, sering kali mengambil kebijakan diluar kewenangannya sebagai pejabat sementara dilingkungan PDAM Tirta Langkisau.

“Semua kita tahu, bahwa Gusdam Yuwelmi ini, merupakan kerabat dan orang dekat dari bupati, makanya setiap kebijakan yang dilakukannya tidak ada yang bisa membantah, termasuk dewan pengawas PDAM sendiri, ” jelas Nurdin (nama samaran-red) masyarakat setempat saat ditemui sumbartoday.com, Jumat (30/11)

Nurdin juga menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Gusdam ini, sangat arogan sekali, bahkan tidak mengutamakan lagi kepentingan masyarakat.

“Direktur ini sangat sulit dihubungi, bahkan setiap keluhan pelanggan jarang sekali direspon. Kami masyarakat merasa dilecehkan. Sepertinya ia hanya mau melayani orang berada saja, pejabat macam apa ini mentang-mentang orang dekat bupati,” keluh Nurdin sedikit geram.

Senada dengan Nurdin, mantan Kabag Teknik PDAM Eliardi, juga menyayangkan sikap arogan Pjs direkturnya tersebut. Menurut Eli, sejak kepemimpinan Gusdam Yuwelmi ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur.

“Gusdam ini sepertinya orang ‘bagak’ di PDAM ini, banyak pejabat yang produktif di PDAM dimutasi dan digantikan dengan orangnya yang tidak memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing. Ini jelas melanggar peraturan direktur No. 1 tahun 2015 pasal 9 ayat 2 pada butir b, yang seharunya mutasi tersebut atas dasar persetujuan dewan pengawas PDAM. Namun hal ini tidak dilakukan, beraninya lagi, Surat Keputusan mutasi dan pengangkatan tersebut  hanya “dto” tanpa dibubuhi tandatangan serta stempel lembaga, sebagaimana layaknya sebuah surat keputusan, ini SK bodong,” terang Eliardi yang ditemui sumbartoday.com, Jumat (30/11)

Ia juga menerangkan bahwa tidak saja dugaan SK Bodong yang diterbitkan, pengangkatan karyawan baru dilingkungan PDAM juga dilakukan Pjs direktur tersebut diluar batas kewenangannya.

“Memang orang ini sangat berani, hanya dalam waktu 3 bulan sejak penerimaan pegawai kontrak, langsung dijadikan pegawai tetap yang notabene orang-orangnya sudah kami pahami asalnya. Sedangkan karyawan kontrak yang sudah lama mengabdi tetap saja nasibnya menjadi pegawai kontrak. Saya sudah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Polda Sumbar pada Oktober lalu, namun hingga saat ini belum ada respon apapun dari Polda, apa sebabnya sayapun tidak tahu, mungkin ini hanya laporan orang-orang kecil yang tidak perlu ditanggapi,” keluhnya.

Gusdam Yuwelmi, selaku Pjs Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan, membantah keras apa yang dituduhkan pada dirinya. Menurutnya apa yang dilakukan sudah sesuai degan SK yang diberikan bupati kepadanya.

“Saya tidaklah arogan, pengambilan kebijakan yang saya lalukan, tentunya sudah sesuai dengan kewenangan direktur definitif, dan kewenangan tersebut tertuang jelas dalam surat keputusan pejabat sementara yang dikeluarkan bupati. Kewenangan itulah yang saya gunakan untuk melakukan mutasi dan rotasi termasuk pengangkatan pegawai tersebut sejauh hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan. Lagi pula regulasi yang baru tentang pengangkatan tersebut sudah ada dasar hukumnya yakni PP Nomor 54 tahun 2017 dan PMDN 37 tahun 2018,” terang Gusdam Yuwelmi yang ditemui sumbartoday.com, Sabtu (1/12)

Ia juga menambahkan bahwa PP Nomor 54 tahun 2017 mulai berjalan Desember 2017, sedangkan dirinya masuk ke PDAM April 2018.

“Saya ditunjuk oleh bupati untuk pembenahan PDAM yang pendapatannya kian jauh merosot. Hal ini saya dapatkan dari paparan bupati sendiri. Dan tatanan dari penilaian kinerja satu perusahaan, tentulah tidak jauh dari pendapatan. Makanya untuk meningkatkan pendapatan termasuk menuntaskan tunggakan-tunggakan yang menumpuk, salah satu jalan saya melakukan mutasi dan rotasi serta pengangkatan karyawan, dan itu atas izin dari bupati sendiri. Disamping itu perlu saya tegaskan bahwa saya tidak mengeluarkan SK Bodong, SK yang saya terbitkan tersebut sesuai dengan bentuk SK yang ada di BKD. Dan dalam kesempatan ini saya juga menegaskan bahwa saya  bukanlah keluarga atau kerabat dekat bupati, kampung saya Lubuk Basung sendangkan istri Payakumbuh, dimana datangnya saya keluarga bupati, mohon ini diluruskan agar tidak menimbulkan preseden yang jelek terhadap saya,” harapnya.

Sementara itu Pakar hukum  dari Universitas Islam Riau Pekanbaru. DR. Yudi Krismen. SH, MH, memberikan pandangannya bahwa Pejabat Sementara Direktur PDAM memiliki kewenangan terbatas karena dia bukanlah seorang direktur definitif. Karena kewenangan terbatas itulah maka Pejabat Sementara tidak berhak mengangkat Kepala Bagian dalam jabatan struktural di lingkup PDAM tersebut.

“Perda Nomor 8/2009 menyebutkan Direksi dibantu oleh Kepala Bagian. Pengangkatan Kepala Bagian ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Nah, bagaimana mungkin seorang Pejabat Sementara mengangkat seorang Kepala Bagian, sementara Pejabat Sementara tersebut tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan,” terang mantan penyidik Polri tersebut, saat dihubungi sumbartoday.com melalui selulernya, Sabtu (1/12)

Yudi juga menambahkan bahwa Direksi PDAM diangkat oleh Bupati dengan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

‘Karena jabatan Direktur PDAM Tirta Langkisau Pessel masih kosong, maka bupati berhak mengangkat  Pejabat Sementara dengan masa tugas enam bulan, yang kemudian dapat diperpanjang terus hingga berkali-kali,” tutupnya.

– Firdaus Aulia –

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *