Akses Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas

oleh
Minim Akses pada sarana umum, mengakibatkan tidak terciptanya kemandiriaan bagi pengguna kursi roda/hambatan berjalan (foto Adi Prima)

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS At-Tin : 4). Berdasarkan Firman Tuhan di atas, sempurnalah ajaran agama yang tidak membedakan atau mendiskriminasi manusia berdasarkan bentuk lahir.

Saat ini, setiap tanggal 3 pada bulan Desember, Dunia akan selalu memperingatinya sebagai International Day of Persons with Disabilities atau Hari Disabilitas Dunia. Peringatan yang pertama kali dikampanyekan oleh United Nation (UN) pada tahun 1992, memang bertujuan untuk mengkampanyekan hak dan menginformasikan keberadaan orang disabilitas. Mengacu pada data World Health Organization (WHO), populasi orang dengan disabilitas saat ini mencapai angka 15%, artinya Satu (1) Miliyar lebih populasi dunia saat ini hidup dengan disabilitas.

Orang yang dikatakan mengalami disabilitas, adalah orang yang mengalami body dysfunction, activity limitation dan participation restriction (disfungsi tubuh, pembatasan aktivitas serta keterbatasan partisipasi, (International classification of functioning ).

Disabilitas didefinisikan juga sebagai hasil interaksi antara keterbatasan fungsi seseorang dengan hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan dapat berupa terbatasnya akses, akses informasi, infrastruktur, partisipasi, sikap negatif atau stigma, dan kebijakan yang tidak berpihak. Jika dianalogikan secara sederhana disabilitas adalah hasil hambatan lingkungan, misalnya, pengguna kursi roda atau yang memiliki hambatan berjalan, dikatakan disabilitas jika tidak bisa mengakses suatu ruangan secara mandiri karena tidak adanya akses bidang miring/Ram untuk menuju ruangan tersebut. Jika akses bidang miring/Ram tersedia, maka pengguna kursi roda tidak didefenisikan sebagai disabilitas, karena ada akses yang layak dan menciptakan kemandiriaan. Inilah yang dikategorikan disabilitas sebagai hasil keterbatasan fungsi tubuh dengan hambatan lingkungan.

Bermacam agenda yang diusung oleh organisasi dan aktivis dalam mengkampanyekan hak-hak orang dengan disabilitas. Bahkan setiap kegiatan Global Development, harus Inklusi/menyeluruh, harus mempromosikan hak disabilitas, harus berdampak positif tehadap orang dengan disabilitas, bahkan disarankan keterlibatan orang dengan disabilitas secara langsung pada setiap kegiatan. Perhatian dunia terhadap orang disabilitas memang terasa cukup masiv.

Stigma atau Asumsi-asumsi yang Salah

“Hal yang paling cacat atau menyakitkan menjadi disabilitas adalah, asumsi orang-orang terhadap apa yang bisa kami lakukan dan apa yang tidak bisa disabilitas lakukan”, (Karni liddell, Paralympic medallist, former World record holder, and disability champion). Labeling dan stigma negative kepada orang dengan disabilitas, akhirnya membatasi ruang gerak mereka menjadi yang kurang beruntung atau tersisih. Teknologi dan informasi yang akses bagi disabilitas juga harus terus dikembangkan. Dengan adanya teknologi dan akses informasi yang sama bagi disabilitas, labeling negative masyarakat terhadap orang dengan disabilitas, bisa di buang jauh-jauh kedepannya.

Adanya pergerakan pengertian disabilitas dari medis ke sosial, dari amal ke hak, dari penerima ke pelaku, dan dari eksklusif ke inklusif. Presepsi tentang disabilitas memang sudah harus dirobah. “Kami adalah pribadi yang unik dan tidak perlu lagi dikasihani”. (Mimi Mariani Lusli, pendiri Mimi Institute dan penulis buku helping children with sign loss yang juga praktisi pendidikan dan konsultan disabilitas). Sekarang, bicara disabilitas tidak lagi bicara tentang rasa iba atau kasihan, namun sudah bicara hak dan kesamaan.

Akses Disabilitas Pada Pemilu

Seharusnya tidak hanya pada penyelenggaraan pemilu saja hak disabilitas mulai diperhatikan, namun pada segala aspek kehidupan yang bisa menciptakan kemandiriaan bagi orang dengan disabilitas. UUD NO 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, secara jelas mengatur  pemenuhan kebutuhan hak orang dengan disabilitas. Bicara Pemilu tentu berbicara tentang hak berpolitik dan konstitusional. Hak berpolitik bagi disabilitas, sesuai dengan amanah UU No 8 Tahun 2016, di atur pada Pasal 75-77. Misalnya pada Pasal 75 yang berbunyi : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Sesudah ada amanat undang-undang, maka akses dan alat bantu yang layak sewaktu pelaksanaan pemilu, harus disediakan demi mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Akses bagi disabilitas sebenarnya bisa dikelompokan kepada akses fisik (misal : infrastruktur), dan akses non fisik (misal : sikap dan kebijaksanaan). Pada akses fisik/infrastruktur, pemilihan lokasi pemilu yang ada akses bidang miring/ram bagi pengguna kursi roda, ketersedian alat bantu/guiding blok, pendamping khusus dan surat suara yang menggunakan huruf braile bagi yang mengalami hambatan pengelihatan, atau penterjemah bagi disabilitas yang mengalami hambatan bicara dan mendengar, serta akses bagi disabilitas lainya, harus benar-benar diperhatikan. Jika perlu, orang dengan disabilitas juga dilibatkan secara partisipasi aktif sewaktu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemilu. Sebab, yang benar-benar paham akan kebutuhan dan bisa menyatakan itu sudah akses, pastilah hanya orang dengan disabilitas itu sendiri. Perubahan sikap lewat pelatihan tentang Etika Berinteraksi dengan Disabilitas, bisa juga menjadi solusi bagi suksenya pemilu yang akses bagi disabilitas, disamping penyediaan akses fisik yang layak.

Untuk perubahan sikap, sederhanya, segenap pelaksana pemilu terlebih dahulu harus dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang etika berinteraksi dengan disabilitas. Sebab, perlakuan kepada orang dengan disabiltas tentu tidak sama dengan non disabilitas.“Agak unik jika berkomunikasi dengan kami, contohnya kami yang terbatas dalam mendengar dan berbicara, jika menyampaikan informasi baru, tentu saja harus yang mudah di pahami dan tidak rumit.” ungkap Feri Naldi, selaku ketua DPD Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Sumbar. Jika sudah dibekali pelatihan, diharapkan hal-hal terkait akses dan kebutuhan orang dengan disabilitas juga benar-benar dapat dipahami dan terakomodir.

Selaku jurnalis dan aktivis yang ikut mengkampanyekan hak disabilitas, saya ingin mengajak seluruh pembaca yang membaca tulisan ini untuk melakukan hal sederhana dibawah ini untuk menambah pengetahuan tentang etika berinteraksi dengan disabilitas. Pembaca silahkan memilih salah satu alat praktik untuk percobaan yang tersedia disekitar pembaca, misalnya : kain penutup mata, alat penutup telinga, kruk (alat bantu berjalan yang biasa digunakan oleh yang mengalami hambatan berjalan) dan yang terakhir kursi roda. Setelah memilih salah satu jenis alat bantu di atas, pembaca kembali melakukan aktifitas rutin seperti ibadah, makan, berbicara, mandi, dan lainya (seperti foto pelatihan etika berinteraksi di atas). Nah, dengan melakukan hal sederhana di atas, diharapakan pembaca yang non disabilitas mulai memahami apa itu menjadi disabilitas. Kedepan, diharapakan juga pembaca mulai ikut mengkampanyekan akses yang layak untuk mendukung aktifitas orang dengan disabilitas.

Masyarakat memang sudah harus mulai memahami cara berinteraksi dan menghargai keberadaan orang dengan disabilitas disekitar mereka. Jangan ragu untuk berkampanye, UUD NO 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, menjadi payung hukum terhadap semua kegiatan, perlindungan, keselamatan, stigma, diskriminasi, keamanan dari kekerasan serta pemenuhan hak dan kebutuhan dasar orang dengan disabilitas. Selama berdampak positif terhadap disabilitas, pastinya pemerintah akan mendukung.

Mari bersama kita kawal setiap sarana, pra sarana umum, fasilitas, dan kebijakan yang akan dibangun setelah adanya UU Tentang Penyandang Disabilitas ini, pastikan semua itu harus memperhatikan aksesibilitas yang layak, harus ada akses informasi bagi tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, tuna grahita, atau yang lainnya. MAKE SURE THAT NO PERSONS LEFT BEHIND!

adi-dd

Catatan Adi Prima
Jurnalis sumbartoday.com

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *